MABA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Komisi III yang membidangi Pembangunan, Infrastruktur, Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Kesejahteraan Rakyat menyoroti tindakan yang dilakukan Perusahaan Tambang PT. Alam  Raya Abadi (ARA) terhadap warga setempat yang melakukan aksi pemalangan di lokasi operasional perusahaan yang berada di Kecamatan Wasile Kabupaten Haltim.

Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin Saat dikonfirmasi media ini, Selasa (17/02/2026) melalui via Whatsap menyampaikan, pihaknya selaku komisi tiga meminta pihak perusahaan agar dapat menyelesaikan dengan baik bukan langsung dibawa dan dilaporkan ke penegak hukum.

Pihaknya juga menegaskan tidak mau warganya menjadi korban hukum atas apa yang dilakukan oleh perusahaan.

Baca Juga:Hari pertama Ramadhan, Ratusan Warga Maba Selatan Kena Zonk dari Pajeko Makan Pinang.

Tak Hanya itu Ketua DPC Partai HANURA itu juga pihak perusahaan menghargai masyarakat terutama di wilayah tambang sebab menurut dia, sebelum adanya perusahaan Masyarakat sudah berada terlebih dahulu dengan lahan mereka.

“Paling tidak dimusyawarahkan dengan baik sehingga mencapai kesepakatan antara pihak perusahaan dan pemilik lahan,” harapnya.

Dikatakan, apabila masalah ini belum diselesaikan maka kami akan meminta kepada inspektur tambang untuk mengkaji kembali terkait IUP perusahaan tersebut sebab pihaknya menilai Perusahaan Tersebut sering bermasalah dengan Masyarakat.

Baca Juga:Abrasi membuat jalan pantai Momole tamba parah, Pemerintah Cuek.

Lanjut dia, pihaknya tentu tidak menghalangi investasi sebab hadirny investasi sebagai upaya agar daerah ini memiliki pendapatan akan tetapi jika kehadiran investasi ini hanya merugikan dan mengorbankan masyarakat maka pihaknya menegaskan tidak perlu ada investasi sebab apa yang dibuat oleh pemerintah dan DPRD adalah untuk kepentingan Rakyat mulai dari pendapatan dan peningkatan ekonomi hingga lapangan kerja dan jika hal tersebut tidak di capai maka sia sia apa yang menjadi keinginan pemerintah dan DPRD.

” kami meminta Inspektur Tambang dan Kementerian ESDM agar mengevaluasi seluruh IUP Perusahaan Tambang yang ada di Haltim terutama PT ARA, PT. ARA ini selalu bermasalah dengan masyarakat,” tutupnya.(red).