MABA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Maluku Utara, Abner Nones, menegaskan PIKI harus menjadi wadah intelektual yang mengedepankan ide, gagasan, dan pemikiran konstruktif dalam merespons berbagai persoalan Pemerintahan dan Masyarakat.
Ini disampaikan Abner Nones saat memberikan Sambutan pada Konferensi Cabang (Konfercab) PIKI Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung di Gedung Gereja Maulango, Desa Buli Sailal, Senin (2/11/2026).
Dikatakan, PIKI memiliki tanggung jawab untuk membangun tradisi diskusi intelektual, baik dalam bidang politik, pemerintahan, maupun implementasi kebijakan publik.
Oleh karena itu, lanjut Abner, organisasi tidak semestinya hanya mengandalkan aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi dengan cara-cara konfrontatif, tetapi harus mampu menawarkan solusi berdasarkan kajian dan pemikiran yang matang.
Ia menilai, kader PIKI perlu memahami posisi dan kewenangan setiap lembaga dalam sistem pemerintahan agar gagasan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan, ia menyinggung sejumlah persoalan ketenagakerjaan di Maluku Utara, termasuk dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Menurutnya, persoalan semacam ini perlu disikapi melalui pemikiran kritis, kajian, dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Saya berharap PIKI dapat mengambil peran dalam mengkaji persoalan-persoalan tersebut dan menawarkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Abner menekankan bahwa perjuangan intelektual tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga harus menghadirkan alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan,” harapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan PIKI di Halmahera Timur harus dimanfaatkan untuk memperkuat budaya berpikir kritis, memahami realitas pemerintahan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur yang tepat. (Red).
Tinggalkan Balasan