MABA – Kinerja Kapolda Maluku Utara dalam menangani perkara hukum yang menghilangkan nyawa warga di Hutan Halmahera Tengah (Halteng) dan halmahera Timur (Haltim) beberapa Bulan kemarin mendapat ancaman Raport Mera dari Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Fagogoru Indonesia ( PB- PMFI ).
Hal ini Dikarenakan Polda Maluku Utara selain menangani kasus penyerangan dalam kampung di Sibenpopo namun untuk kasus pembunuhan yang terjadi di belakang Desa Banemo hingga Kini tak ada progres dalam penanganan.
Kepada Melanesia.id, Ketua PB-PMF Surya menyatakan, Rangkaian peristiwa tragis, mulai dari pembunuhan warga di perbatasan hutan Haltim dari tahun 2004- 2026 hingga kasus tewasnya petani di hutan Banemo (Halteng), hingga saat ini belum memperlihatkan titik terang yang memuaskan publik.
Ia Menilai Kepolisian hanya fokus pada penanganan konflik horizontal antardesa yang dipicu oleh kejadian tersebut, tanpa mampu membongkar akar masalah mengapa pembunuhan di dalam hutan terus berulang.
Lanjut dia, Masyarakat terus dihantui rasa ketakutan saat pergi ke kebun hal ini mengakibatkan Kapolda Maluku Utara harus bertanggung jawab atas mandeknya pengungkapan ini.
“ Jangan hanya cepat menangkap warga yang terlibat bentrokan emosional di lapangan, tetapi pelaku utama dan motif pembunuhan di dalam hutan justru dibiarkan gelap gulita,” tegas tegas Surya.
Kritik keras juga dialamatkan pada ketidakmampuan polisi dalam meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat.
ia juga memastikan, belum tuntasnya penyelidikan memicu berbagai asumsi liar, mulai dari isu konflik lahan, teror orang tidak dikenal (OTK), hingga dugaan gesekan kepentingan agraria akibat masifnya ekspansi industri dan izin tambang di daratan Halmahera.
PB IMFI juga mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mengevaluasi total tim penyidik di Polres Haltim dan Polres Halteng.
Jika dalam waktu dekat motif pembunuhan misterius ini tidak kunjung dibuka secara transparan ke publik, mereka mengancam akan membawa rapor merah kinerja Polda Malut ini langsung ke Kapolri di Jakarta.
“Kami butuh kepastian hukum dan rasa aman. Mengungkap motif adalah kunci untuk menghentikan mata rantai kekerasan ini. Jika Kapolda tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatannya,” Tegasnya.(Red).
Tinggalkan Balasan