MABA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp2,1 miliar kepada Pemerintah Pusat dalam Tahun Anggaran 2026. Namun, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tersedia belum merinci identitas instansi penerima maupun peruntukan dana tersebut.
Alokasi itu tercatat dalam RUP 2026 dengan kode paket 43238213. Anggarannya dibagi menjadi dua paket, masing-masing Rp1 miliar dan Rp1,1 miliar.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menyebut pemerintah Halmahera Timur sudah terlalu kaya sehingga memiliki kelebihan anggaran untuk membantu pemerintah pusat. Sementara kita tahu, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pemda Haltim punya banyak Duit Kok makanya hibakan ke pemerintah pusat” Kata Zulfikran
Menurut dia, pemerintah daerah harus memastikan bahwa alokasi hibah tidak mengesampingkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Halmahera Timur.
Zulfikran juga mempertanyakan alasan pembagian anggaran menjadi dua paket dengan nilai berbeda. Ia meminta BPKAD menjelaskan apakah kedua alokasi tersebut ditujukan kepada instansi atau kegiatan yang berbeda.
“Jangan sampai uang rakyat miliaran rupiah dialokasikan begitu saja, tetapi masyarakat tidak mengetahui siapa penerimanya dan apa manfaatnya. APBD bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah harus memiliki alasan, tujuan, dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Ia menilai identitas penerima menjadi informasi penting untuk menguji urgensi pemberian hibah. Apalagi, pemerintah pusat memiliki APBN sebagai instrumen pembiayaan program dan kegiatan kementerian maupun lembaga negara.
Sekian itu, Zulfikran meminta BPKAD menjelaskan apakah kegiatan yang akan dibiayai melalui hibah tersebut bisa saja memiliki alokasi dalam APAPBN.
“Kalau pemerintah pusat memiliki APBN, mengapa pemerintah daerah harus ikut mengalokasikan APBD untuk pemerintah pusat Apa urgensinya Apakah kebutuhan yang dibiayai itu memang tidak tersedia dalam APBN” Pungkasnya
Ia juga menegaskan pemberian hibah kepada pemerintah pusat tidak otomatis bertentangan dengan hukum. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Ketentuan mengenai pemberian hibah daerah antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Menurut dia, BPKAD perlu membuka dokumen pendukung penganggaran, termasuk usulan penerima, dasar pemberian hibah, persetujuan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta informasi mengenai status pencairan dana.
Ia juga meminta DPRD Haltim menjalankan fungsi pengawasan terhadap alokasi anggaran tersebut.
“Transparansi tidak boleh berhenti pada dokumen RUP. Masyarakat berhak mengetahui seluruh prosesnya, mulai dari dasar penganggaran, identitas penerima, perjanjian hibah, pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Zulfikran mengatakan kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemberian hibah, melainkan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penggunaan APBD.
“Pertanyaannya sederhana: siapa yang menerima Rp2,1 miliar itu, untuk apa, dan apa manfaatnya bagi masyarakat Halmahera Timur Pemerintah harus menjawab pertanyaan tersebut,” katanya. (Red)
Tinggalkan Balasan