SOFIFI– Badan Eksekutiv Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNITARA) mempertanyakan integritas dan transparansi mekanisme monitoring yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara terhadap aktivitas PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT FBLN). Ini disampaikan Ketua BEM UNUTARA Risman Taha Kepada Melanesia.id, Senin (09/11/2026) melalui Pesan Whatsap.
Dikatakan, pihaknya menduga terdapat persoalan serius dalam proses monitoring, khususnya terkait penggunaan data perusahaan yang disinyalir dijadikan dasar pengawasan tanpa didahului verifikasi faktual secara langsung di lapangan.
“ Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sedang melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau justru hanya menerima dan mempercayai laporan perusahaan,”Katanya.
Lanjut dia, Jika monitoring hanya berlandaskan data yang disediakan pihak Perusahaan tanpa pemeriksaan independen, maka hal tersebut sangat mengundang pertanyaan terkait Independensi dan Netralitas Pemerintah.
“ Lalu di mana letak fungsi kontrol pemerintah Bagaimana mungkin pemerintah dapat memastikan kebenaran kondisi kawasan hutan apabila tidak melakukan pengecekan langsung terhadap objek yang diawasi,” tambahnya.
Kata Risman Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan tidak boleh berlindung di balik laporan administratif perusahaan sebab data perusahaan wajib diuji, bukan sekadar diterima. Setiap laporan harus dibuktikan melalui pemeriksaan koordinat, kondisi kawasan hutan, aktivitas pembukaan lahan, serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan perizinan.
“ Kami tidak ingin pengawasan kehutanan di Maluku Utara hanya menjadi kegiatan formalitas di atas meja, sementara kondisi sesungguhnya di lapangan tidak pernah diperiksa secara serius,”Pintanya.
Risman juga menegaskan, jika Dinas Kehutanan merasa telah menjalankan pengawasan secara benar, buktikan kepada publik Tunjukkan dokumen monitoring, metodologi pemeriksaan, berita acara verifikasi, dan bukti dokumentasi lapangan agar Publik tahu sehigga tidak menjadi pekerjaan Misterius.(Red).
Tinggalkan Balasan