MABA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara (Malut), berkomitmen penuh untuk mempercepat pemenuhan dokumen sertifikat kepemilikan aset seluruh sekolah di wilayah Haltim.
Langkah proaktif ini diambil sebagai upaya strategis Pemda Haltim guna memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan program revitalisasi sekolah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Richfat, usai menghadiri Palang Mera Indonesia (PMI) Go To School, Selasa (03/11/2026.
Dikatakan, melalui skema jemput bola, Pemkab Haltim berupaya memastikan seluruh fasilitas pendidikan memiliki legalitas hukum yang sah atas lahan yang mereka tempati sebab, Kepemilikan sertifikat resmi ini menjadi krusial, mengingat status hukum aset yang jelas merupakan regulasi mutlak untuk mengakses dana alokasi maupun program pembenahan infrastruktur dari kementerian terkait.
Lanjud Ricky, Program tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Halmahera Timur secara merata.
“ Dengan melengkapi dokumen pendukung ini, sekolah-sekolah di Haltim berpeluang besar mendapatkan intervensi anggaran pusat guna mewujudkan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan modern bagi para siswa,” Terangnya.
Ricky mengatakan berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, pada tahun 2026 terdapat sekitar 58 sekolah di Haltim yang mendapatkan program rehabilitasi dan revitalisasi dari Pemerintah Pusat.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 264 sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurut Ricky, program revitalisasi sekolah yang diluncurkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan terus diperluas pada 2027 hingga 2029. Namun, salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan bantuan adalah keabsahan sertifikat kepemilikan lahan sekolah.
“Makanya Pemda Halmahera Timur sekarang sedang membereskan seluruh proses sertifikat sekolah, sehingga bisa mendapatkan program revitalisasi tersebut,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Ricky, bantuan revitalisasi itu diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan serta kelengkapan administrasi masing-masing sekolah.(Red).
Tinggalkan Balasan