MABA – PT. Amanah Mining Indonesia (AMIN) didesak untuk segera membuka dan menunjukkan secara transparan seluruh dokumen legalitas kegiatan pertambangannya di Kabupaten Halmahera Timur khususnya yang berkaitan dengan volume produksi, penjualan, pengangkutan, serta sumber Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi dasar hukum aktivitas perusahaan.
Desakan ini dari Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (Unutara) munyusul sudah mulai adanya aktivitas Operasional pertambangan oleh Perusahaan yang merupakan Sub Kontraktor pada PT. Adhita Nikel indonesia (ANI) itu.
“ Kami mempertanyakan atas dasar hukum apa PT AMIN melakukan aktivitas pengelolaan dan pengangkutan ore nikel di wilayah operasi PT ANI, Publik berhak mengetahui dari mana ore nikel tersebut berasal, siapa pemegang IUP yang menjadi sumber material, berapa volume produksi yang disetujui, dan berapa volume penjualan yang telah direalisasikan,” kata Ketua BEM Unitara Risman Taha, Senin (02/11/2026)
Kata dia, PT AMIN tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan bahwa seluruh aktivitasnya memiliki dasar kerja sama, Kontrak kerja sama bukan pengganti legalitas pertambangan maupun dokumen persetujuan pemerintah.
Lanjut dia, Setiap aktivitas produksi, pengangkutan, dan penjualan ore nikel harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh sebab itu, pihaknya mendesak Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen RKAB PT AMIN tahun 2026.
Tak hanya itu atas nama BEM Unutara juga mendesak PT AMIN membuka secara transparan terkait :
– Nomor dan salinan
persetujuan RKAB PT AMIN tahun 2026.
– Volume produksi ore nikel yang disetujui dan realisasi produksinya.
– Volume penjualan ore nikel yang disetujui dan realisasi penjualannya.
– lokasi serta nomor IUP yang menjadi sumber atau dasar hukum pengambilan ore nikel.
– Dokumen asal-usul, kepemilikan, dan pengangkutan ore nikel.
– Kontrak kerja sama antara PT AMIN dan PT ANI beserta ruang lingkup kewenangan masing-masing perusahaan.
– Bukti pemenuhan kewajiban royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia juga meminta Polda Maluku Utara tidak tinggal diam terhadap polemik lima tongkang pengangkut ore nikel yang berkaitan dengan aktivitas kedua perusahaan.
“ Periksa dokumen muatan, asal-usul ore, legalitas pengangkutan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab, Jangan sampai aktivitas pertambangan berjalan tanpa transparansi, sementara masyarakat Halmahera Timur hanya menerima dampak dan risiko dari eksploitasi sumber daya alamnya,” Pintanya.
Risman Juga mendesak kepada Pemerintah daerah melalui dinas teknis agar selalu memonitoring dan mengawasi perusahaan tersebut sebagaimana fungsi dan tugas pokok Pemerintah Daerah.
“ Peran Pemerintah Daerah juga sangat penting untuk mengawasi dan monitoring aktifitas perusahaan, jangan terkesah tak bertaring sehingga pehak korporat menganggap Remeh,” tutupnya.(Red).
Tinggalkan Balasan