MABA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai melakukan langkah strategis guna menyukseskan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan digelar di 102 desa pada tahun 2026 mendatang.

Persiapan ini diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, pada Selasa (7/4/2026).

Rapat yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat teras, di antaranya Kepala BPKAD Joko Lelono, Kepala DPMD Khalid Abbas, Asisten III Badalan Uat, Kabag Hukum Ifdal Rajak, Kabag Pemerintahan Ibnu Thamrin, serta jajaran teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Baca Juga:SMIT Kritik Bungkamnya Gubernur Maluku Utara dalam Konflik Sosial: “Ini Pembiaran Struktural”

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa pemilihan BPD merupakan agenda krusial dalam penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan dari segala lini, mulai dari aspek regulasi hingga dukungan anggaran.

“Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Koordinasi lintas OPD sangat penting agar tidak ada kendala di lapangan,” tegas Ricky di hadapan peserta rapat.

Baca Juga:Gelar Rakor Persiapan kedatngan BPK, Bupati Haltim Minta Kesiapan data yang Akurat di seluruh OPD.

Lebih lanjut, Ricky meminta setiap instansi menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPMD selaku pelaksana teknis, Bagian Hukum untuk penguatan landasan regulasi, serta BPKAD dalam memastikan kelancaran dukungan finansial.

“Pemilihan BPD ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, semua pihak harus bersinergi agar prosesnya berjalan lancar dan menghasilkan anggota BPD yang berkualitas,” tambahnya.

Mengakhiri rapat tersebut, Sekda berharap Rakor ini menjadi pondasi kuat bagi kematangan persiapan di lapangan.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi di tingkat desa ini agar berlangsung sukses, aman, dan kondusif demi kemajuan Kabupaten Halmahera Timur.(Aks/red).