MABA – Dugaan Praktek penimbunan Minyak oleh Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) kini mencuat hingga di kalangan Aktivis Maluku Utara (Malut).
Saat ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTRA) yang mendesak Polres Halmahera Timur segera melakukan penyelidikan serius terhadap dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU itu.
Ketua BEM UNUTRA Risman Taha kepada melanesia.id, Kamis (05/11/2026) menegaskan Penimbunan Minyak harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum sebab sangat meresahkan Warga dan hanya menguntukkan sepihak tanpa memperhatikan regulasi dan aturan terkait Minyak dan Gas.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai pemberitaan tanpa ada langkah pemeriksaan dan penindakan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan distribusi BBM di SPBU Buli apakah benar-benar berjalan sesuai ketentuan, atau justru terdapat dugaan praktik penimbunan dan penyaluran BBM kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis.
Ia juga menegaskan bahwa, aparat penegak hukum tidak cukup hanya memeriksa aktivitas SPBU, tetapi harus menelusuri ke mana BBM tersebut dibawa, siapa yang menampung, siapa pemilik kendaraan pengangkut, dan siapa pemilik sebenarnya dari BBM yang diduga berasal dari praktik penimbunan tersebut.
“ Jangan sampai masyarakat kecil harus mengantre dan kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak-pihak tertentu yang justru diduga memperoleh keuntungan dari distribusi BBM bersubsidi maupun BBM jenis lainnya” lanjutnya.
Selain Aparat Penegak Hukum, Risman Juga meminta Peran Pemerintah daerah terutama Disan Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindakop) Kabupaten halmahera Timur agar selalu aktif melalukan pengawasan terhadap semua SPBU terkait retribusi minyak sehingga tidak menimbulkan dugaan praktik penimbunan BBM.
Lanjut Risman, Jangan biarkan SPBU menjadi ruang bagi praktik penyimpangan distribusi BBM hanya untuk kepentingan segelintir orang yang mengorbankan hak Masyarakat untuk mendapatkan BBM secara adil.(Red).
Tinggalkan Balasan